SEMINAR PENDAMPINGAN NIB DAN SERTIFIKASI HALAL DI DESA LEMAHWUNGKUK BERSAMA KKN 37 UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

 


SEMINAR PENDAMPINGAN NIB DAN SERTIFIKASI HALAL DI DESA LEMAHWUNGKUK BERSAMA KKN 37 UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

HAM Law & Justice berkolaborasi dengan Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) 37 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam kegiatan Seminar Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Halal yang dilaksanakan di Desa Lemahwungkuk. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengenai pentingnya legalitas usaha dan jaminan produk halal dalam menjalankan kegiatan usaha.

Seminar tersebut menjadi ruang edukasi bagi pelaku UMKM untuk memahami bahwa legalitas usaha tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menjadi salah satu bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Di sisi lain, sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi ketentuan kehalalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam praktiknya, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memahami prosedur pengurusan NIB maupun sertifikasi halal. Sebagian pelaku usaha menganggap proses tersebut rumit atau hanya diperlukan bagi usaha dalam skala tertentu. Padahal, NIB menjadi identitas legal bagi pelaku usaha dan dapat memberikan berbagai kemudahan dalam mengakses program pemerintah, pembiayaan, serta pengembangan usaha.

Melalui seminar ini, peserta diberikan pemahaman mengenai fungsi NIB, tahapan pendaftarannya, serta pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, dan produk lainnya yang wajib memenuhi ketentuan halal. Pendampingan juga diarahkan agar pelaku UMKM tidak hanya mengetahui manfaat legalitas dan sertifikasi halal, tetapi mampu mempersiapkan dokumen dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Kolaborasi antara HAM Law & Justice dan KKN 37 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menunjukkan adanya peran bersama antara praktisi hukum dan mahasiswa dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM di Desa Lemahwungkuk untuk semakin sadar terhadap aspek legalitas usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan.

Pendampingan NIB dan sertifikasi halal memiliki dasar hukum yang cukup kuat. NIB merupakan bagian dari sistem perizinan berusaha yang diselenggarakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sementara itu, penyelenggaraan jaminan produk halal berlandaskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya.

Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya pemenuhan aspek legalitas usaha dan jaminan halal sebagai bagian dari tata kelola usaha yang memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, pendampingan kepada UMKM menjadi langkah strategis agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan usahanya secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Seminar Pendampingan NIB dan Sertifikasi Halal di Desa Lemahwungkuk bersama KKN 37 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjadi bentuk nyata kontribusi HAM Law & Justice dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada pemahaman, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan proses pengurusan legalitas usaha dan sertifikasi halal secara nyata.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum pelaku UMKM, diharapkan usaha masyarakat Desa Lemahwungkuk dapat berkembang lebih profesional, memiliki kepastian hukum, serta mampu meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen melalui produk yang legal dan terjamin kehalalannya.


Muhammad Abyan, S.H

Akademisi | Paralegal

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara

PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN

KUNJUNGAN DPL PPL MAHASISWA UIN SSC